SENDAWAR – Sebanyak 98 peserta yang berasal dari Kelompok Kerja dan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) menghadiri pembukaan kegiatan Advokasi Kebijakan Pendampingan Penyelenggaraan PUG di Kutai Barat. Acara yang berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat pada 7 Mei ini diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kutai Barat.
Pembukaan kegiatan ini dipimpin oleh Asisten II Setda Kutai Barat, Rakhamad, yang turut didampingi Kepala DP2KBP3A Sukwanto, serta narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Retno Damayanti.
Dalam paparannya, Sukwanto menekankan pentingnya memahami konsep gender sebagai hasil konstruksi sosial yang melekat pada peran, tanggung jawab, sifat, dan perilaku perempuan maupun laki-laki. Ia menjelaskan bahwa "pengarusutamaan Gender (PUG) suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan atas seluruh kebijakan dan program dalam berbagai kehidupan di setiap sektor pembangunan," dikutip dari sambutan Sukwanto.
Program PUG ini, lanjut Sukwanto, dilaksanakan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), sesuai dengan surat edaran bersama dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri PPPA.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan mendorong para pemangku kepentingan agar mendukung kebijakan-kebijakan yang menjamin keadilan gender, termasuk hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi serta penghapusan diskriminasi dan praktik tidak adil lainnya.
Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan oleh Rakhamad, disampaikan bahwa perhatian terhadap isu gender harus diiringi dengan implementasi nyata dalam kebijakan pembangunan daerah. "Berbicara PUG kita tidak hanya mempersoalkan mengenai eksistensi perempuan dan laki-laki saja, namun lebih daripada itu kita membahas mengenai isu fundamental pembangunan yang melibatkan semua pihak...", kutip Rakhamad.
Ia berharap kegiatan advokasi ini mampu meningkatkan wawasan peserta tentang pentingnya integrasi PUG dan PPRG dalam setiap siklus pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Harapan ini juga sejalan dengan misi utama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif, sebagaimana tertuang dalam salah satu poin misi pembangunan daerah.
Sukwanto menutup dengan harapan agar seluruh peserta dapat memiliki pemahaman yang selaras dalam menerapkan pengarusutamaan gender. "Menguatkan komitmen kelembagaan dalam penyelenggaraan PUG menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi semua," ungkapnya.
sumber kaltimexpose.com
0 Comments:
Posting Komentar